neesdesign.com -Pada awal 2025, Indonesia akan memberlakukan kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari 10 persen menjadi 12 persen. Kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan penerimaan negara, namun juga berpotensi menambah beban masyarakat, terutama mereka yang sudah rentan terhadap masalah ekonomi. Salah satu dampak yang dikhawatirkan adalah melanggengkan fenomena period poverty, atau kemiskinan menstruasi, yang sudah menjadi isu sosial di banyak negara, termasuk Indonesia.
Apa Itu Period Poverty?
Period poverty merujuk pada kondisi di mana seseorang, khususnya wanita, tidak mampu membeli produk kebersihan menstruasi yang diperlukan, seperti pembalut, tampon, atau alat sanitasi lainnya. Hal ini terjadi karena faktor ekonomi yang membuat akses terhadap barang-barang tersebut terbatas. Akibatnya, banyak wanita yang terpaksa menggunakan bahan yang tidak layak atau bahkan melewatkan waktu menstruasi tanpa perlindungan yang memadai, yang dapat berisiko bagi kesehatan.
Period poverty sering dikaitkan dengan tingginya harga produk menstruasi, yang seringkali dipandang sebagai barang kebutuhan pokok yang harus dapat dijangkau oleh semua kalangan, terutama oleh mereka yang berada di bawah garis kemiskinan.
Pengaruh Kenaikan PPN Terhadap Period Poverty
Dengan diterapkannya PPN 12 persen pada berbagai produk kebutuhan sehari-hari, termasuk pembalut dan produk kebersihan menstruasi lainnya, masyarakat berpenghasilan rendah akan semakin kesulitan untuk memperoleh produk-produk tersebut. Kenaikan PPN akan meningkatkan harga barang-barang ini, yang secara langsung akan memperburuk kondisi ekonomi mereka yang sudah tertekan.
Sebagai contoh, jika harga pembalut yang awalnya Rp 20.000 menjadi Rp 22.400 setelah dikenakan PPN 12 persen, maka dampaknya akan terasa cukup signifikan bagi keluarga yang hanya mengandalkan penghasilan pas-pasan. Bagi wanita muda dan remaja yang tinggal di daerah dengan akses terbatas terhadap produk menstruasi, beban ekonomi ini bisa membuat mereka lebih rentan terhadap masalah kesehatan.
Dampak Jangka Panjang dari Period Poverty
Selain berisiko terhadap kesehatan fisik, period poverty juga dapat memengaruhi aspek pendidikan dan sosial. Remaja wanita yang tidak memiliki akses ke produk kebersihan menstruasi yang layak cenderung melewatkan hari-hari sekolah, yang pada gilirannya bisa menghambat perkembangan pendidikan mereka. Hal ini akan semakin memperburuk kesenjangan sosial dan ekonomi, menciptakan siklus kemiskinan yang sulit diputus.
Langkah Penyelesaian
Pemerintah perlu mempertimbangkan dampak kebijakan PPN terhadap kelompok-kelompok rentan, seperti wanita dengan penghasilan rendah. Beberapa negara sudah mengambil langkah untuk mengatasi period poverty dengan menghapuskan pajak untuk produk menstruasi, atau memberikan subsidi agar produk-produk tersebut dapat dijangkau oleh lebih banyak orang. Langkah serupa di Indonesia akan sangat membantu dalam menanggulangi masalah ini.
Kesimpulan
Kenaikan tarif PPN menjadi 12 persen berpotensi memperburuk fenomena period poverty di Indonesia. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah untuk mencari solusi yang lebih inklusif, seperti memberikan pengecualian pajak untuk produk kebersihan menstruasi, demi memastikan akses yang adil bagi seluruh lapisan masyarakat, terutama wanita yang menghadapi kesulitan ekonomi. Dengan demikian, kita bisa mengurangi dampak negatif dari kemiskinan menstruasi dan memastikan kesehatan serta kesejahteraan semua warga negara.