neesdesign.com -Pada 1 April 2022, Indonesia memberlakukan kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari 10% menjadi 11%, yang diikuti oleh kenaikan kembali pada April 2024 menjadi 12%. Kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan penerimaan negara, mengingat defisit anggaran yang besar akibat pandemi COVID-19. Namun, sejumlah ekonom menilai bahwa meskipun pemerintah telah memberikan insentif untuk meredam dampak dari kebijakan tersebut, langkah tersebut belum cukup untuk mengurangi beban masyarakat.
PPN yang lebih tinggi tentunya berdampak langsung pada daya beli masyarakat. Barang dan jasa yang sebelumnya dikenakan tarif PPN 10% kini dikenakan tarif 12%, yang berpotensi meningkatkan harga barang dan biaya hidup. Meskipun pemerintah memberikan beberapa insentif seperti bantuan sosial dan subsidi, efek dari kenaikan PPN ini tetap cukup terasa, terutama bagi kelompok masyarakat berpendapatan rendah dan menengah.
Ekonom menyarankan agar pemerintah tidak hanya bergantung pada insentif yang sifatnya sementara. Menurut mereka, insentif memang penting untuk mengurangi dampak jangka pendek, namun untuk jangka panjang, perlu ada kebijakan yang lebih strategis agar perekonomian tetap tumbuh stabil meskipun ada beban pajak yang lebih tinggi. Salah satu saran yang muncul adalah reformasi struktural dalam perekonomian Indonesia, termasuk efisiensi pengeluaran pemerintah dan peningkatan kualitas pelayanan publik, agar daya beli masyarakat dapat terjaga.
Selain itu, kebijakan fiskal yang progresif juga menjadi perhatian. Artinya, kebijakan pajak harus adil dan tidak membebani kelompok masyarakat tertentu secara tidak proporsional. Kebijakan ini bisa mencakup peningkatan pajak untuk kelompok yang lebih mampu, sekaligus memberikan bantuan yang lebih besar untuk kelompok yang rentan terhadap perubahan harga.
Penguatan sektor-sektor ekonomi produktif juga disarankan sebagai langkah jangka panjang. Misalnya, dengan mendorong sektor UMKM dan industri kreatif yang selama ini menjadi pilar perekonomian lokal. Pemerintah dapat memberikan fasilitas pembiayaan atau pelatihan yang lebih baik untuk mendukung perkembangan sektor ini.
Pada akhirnya, meskipun insentif pajak dapat sedikit meredakan dampak langsung dari kenaikan PPN, kebijakan yang lebih menyeluruh dan berkelanjutan diperlukan untuk menjaga daya beli masyarakat dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Pemerintah perlu mendengarkan masukan dari para ekonom dan melaksanakan kebijakan yang lebih proaktif agar dampak negatif dari kebijakan pajak ini bisa diminimalkan.